KRAKSAAN - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur atas Sinergi Terbaik Bidang Piutang Negara Kategori Pemerintah Daerah menghadiahi Pemkab Probolinggo piagam penghargaan kategori Bidang Piutang Negara.
Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, Fatimatul Isnaeni.
Mewakili Pemkab Probolinggo, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Nanang Trijoko Suhartono menerima piagam penghargaan tersebut di ruang pertemuan Argopuro, Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (19/05/2022).
Nanang Trijoko didampingi perwakilan Bank Jatim Cabang Kraksaan, Kepala BKD, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Menurut Nanang pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Probolinggo harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kepatuhan kepada perundang-undangan berlaku.
"Dalam perjalan akuntabel ini tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak PR yang harus diselesaikan sehingga menimbulkan catatan saat ketika resume dari BPK-RI. Salah satunya piutang dana bergulir yang rupanya menjadi temuan setiap tahun. Padahal ada regulasi yang memperbolehkan untuk dilakukan penghapusan," ungkapnya.
Pemkab Probolinggo, sambungnya mencoba mulai melakukan penghapusan piutang dari dana bergulir bersinergi dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur.
“Diharapkan penghargaan ini akan menjadi penyemangat kami untuk terus bersinergi membenahi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Probolinggo yang akuntabel," imbuhnya.
Kepala Bidang Piutang Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur, Fatimatul Isnaeni mengatakan penghargaan ini bentuk apresiasi dari DJKN untuk stakeholder yang bagus dalam koordinasi.
Kabupaten Probolinggo, lanjut Isnaeni bersinergi dengan baik dan pengelolaan piutang negara pun cukup bagus, tapi memang masih perlu ditingkatkan.
"Ke depan pengelolaan piutang negaranya diharapkan semakin baik, semakin tertata, akuntabel dan secara proper. Sehingga apa yang selama ini menjadi PR dan catatan pemeriksaan BPK-RI tidak terjadi lagi," Tegasnya.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi