BATU - Puluhan wartawan dari Kabupaten Probolinggo dan Tuban, Jawa Timur berdiskusi seputar pemberitaan fasilitas layanan bagi disabilitas dan cara berinterkasi dengan difabel.
Kegiatan itu diprakarsai Yayasan Paramitra Jawa Timur, workshop tematik disabilitas tersebut digelar di Mitra Guest House, Kota Batu, Jumat (25/02/2022).
Peran media, menurut Direktur Yayasan Paramitra Jatim, Asiah Sugianti menjadi sangat penting dalam mendukung program inklusif, dengan harapan pemerintah terkait dapat segera memberikan respon dalam pemenuhan layanan bagi difabel.
"Program (inklusif) akan dinilai sebagai hal penting jika diberitakan oleh media. Harapannya akan mendorong percepatan pada pembuatan regulasi yang memiliki payung hukum. Jika tidak bisa Perda ya Perbup lah mas," ungkapnya.
Diskusi tersebut menghadirkan seorang Jurnalis media cetak Harian Surya, Beni Indo yang juga aktivis peduli difabel dan memiliki pengalaman peliputan difabel.
Menurut Beni pemberitaan tentang disabilitas tidak hanya soal mengangkat sisi simpati dan empati, melainkan lebih pada persamaan hak sebagai warga negara dalam menerima berbagai akses fasilitas yang ada.
"Saat kita menulis berita disabilitas, bukan hanya terkait kondisi difabelnya saja. Tapi lebih penting bagaimana menjelaskan bahwa mereka punya hak yang sama dengan kita dalam menerima layanan apapun," jelasnya.
Dalam hal pemilihan kata dan kalimat serta sikap saat berkomunikasi dengan difabel juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang tepat.
Hal itu disampaikan seorang difabel tunanetra, Arizky Perdana Kusuma sambil mempraktekkan tata cara berkomunikasi dengan warga difabel.
Bahkan, sambungnya dalam hal membantu difabel saat menjalankan aktivitas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak membuat tersinggung warga difabel yang dibantu.
"Seperti mau menyapa atau membantu seorang difabel tunanetra berjalan misalnya, juga perlu penyesuaian bagian mana saja yang perlu disentuh dan dipegang. Sebab, kaum difabel lebih tau apa yang dibutuhkan mereka, jadi perlu menawarkan bantuan terlebih dahulu," jelas Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo ini.
Koordinator Yayasan Paramitra Kabupaten Probolinggo, Muhammad Fadholi mengatakan saat pemerintah akan membangun fasilitas publik maka perlu adanya akses bagi kaum difabel.
Begitu pun saat perencanaan dan proses pembangunan fasilitas publik itu, perlu mengikutsertakan perwakilan difabel agar sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Jangan sampai ada pemasangan jalur guiding block (blok penunjuk jalan bagi difabel) yang menabrak tiang listrik atau melintasi bak kontrol, atau akses jalan difabel yang terlalu sempit. Dari pada nanti dibongkar lagi, lebih baik kan melibatkan komunitas difabel dalam perencanaan dan pembangunannya," pungkas pria yang akrab disapa Fafa ini.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Lutfi Hidayat |
| Editor | : Imam Hairon |
Komentar & Reaksi